Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 22 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan hal itu pada Rabu (30/9/2026), seperti dilaporkan detikJatim.
Menurut Eri, besaran tersebut merupakan wujud komitmen Pemkot terhadap peningkatan sumber daya manusia (SDM). Pendidikan disebut menjadi salah satu prioritas yang masuk dalam RAPBD tahun depan.
Alokasi pendidikan dan kesehatan di RAPBD 2027
Angka 22 persen itu lebih tinggi dibanding alokasi anggaran pendidikan pada 2026 yang tercatat 20 persen. Dengan demikian, porsi pendidikan dalam RAPBD Surabaya bertambah pada tahun anggaran mendatang.
Di sektor kesehatan, Pemkot mengalokasikan anggaran hampir mencapai 20 persen. Eri menjelaskan bahwa porsi besar pada dua sektor mendasar itu saling terintegrasi dengan upaya menangani stunting, gizi buruk, dan pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.
Eri menyebut fokus prioritas Pemkot tidak berubah. Daftarnya mencakup penanganan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, Rutilahu, dan pengurangan angka pengangguran terbuka.
“Fokus prioritas kita tetap sama, penanganan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, Rutilahu dan pengurangan angka pengangguran terbuka. Kalau kemiskinan berkurang, otomatis pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya akan naik”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Baca jugaEri Cahyadi Paparkan RAPBD Surabaya 2027 Rp12,82 Triliun, Bedah Rumah Butuh Sekitar Rp600 Miliar
Pembenahan data desil untuk bantuan tepat sasaran
Eri juga menyinggung akurasi data kemiskinan dan penentuan penerima bantuan. Ia menegaskan bahwa pembenahan data desil terus berjalan dan melibatkan partisipasi warga secara langsung di tingkat bawah.
Menurut Eri, Pemkot ingin menghindari bantuan yang tidak tepat sasaran, yang selama ini kerap memicu polemik. Ia mencontohkan kasus warga yang memiliki empat sepeda motor tetapi masuk desil 1-2, serta lansia berdesil tinggi yang sebenarnya membutuhkan bantuan.
Dalam skema yang dijelaskan Eri, masyarakat ikut menentukan siapa yang menjadi prioritas di lingkungan masing-masing. Hasil penentuan itu kemudian dituangkan dalam berita acara.
“Kalau masyarakat yang menentukan sendiri dan dituangkan dalam berita acara, datanya akan jauh lebih adil dan tepat sasaran”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Posisi RAPBD 2027 di DPRD
Pemkot Surabaya telah menyampaikan RAPBD 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp 12,8 triliun kepada DPRD Kota Surabaya pada Senin (28/9/2026). Sumber yang dirujuk tidak merinci nilai rupiah untuk alokasi pendidikan maupun kesehatan.
Rincian program yang akan dibiayai juga belum dijelaskan dalam pernyataan Eri tersebut. Informasi yang tersedia baru mencakup besaran persentase alokasi, arah prioritas, serta penjelasan soal pembenahan data penerima bantuan.
