Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menertibkan sejumlah bangunan di Jalan Barata Jaya XII Nomor 7, Jumat (23/10/2026). Lokasi itu merupakan aset Pemkot Surabaya seluas 7.668 meter persegi, dan penertiban dilakukan karena retribusinya tidak dibayar lebih dari 10 tahun.
Apa yang terjadi di Barata Jaya
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Surabaya, Rizal Zainal Arifin, menjelaskan bahwa lahan tersebut pernah memiliki Izin Pemakaian Tanah (IPT). Menurut dia, pemegang izin tidak mengoptimalkan pemanfaatan aset itu selama lebih dari 10 tahun, seperti dilaporkan ANTARA Jatim.
Memorandum.co.id dan Pilar.ID melaporkan, Rizal menyebut selama masa itu pemegang izin tidak memberi kontribusi kepada Pemkot Surabaya karena tidak membayar retribusi atas pemakaian tanah.
“Kami sudah memberikan surat himbauan serta surat peringatan, namun sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada tindak lanjut dari eks pemegang izin.”
— Rizal Zainal Arifin, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Surabaya
Karena tidak ada tindak lanjut, Satpol PP melaksanakan penertiban dan pembongkaran. Langkah itu menindaklanjuti surat permohonan bantuan penertiban (bantib) dari BPKAD kepada Satpol PP. Rizal menyatakan penertiban sesuai ketentuan perundang-undangan.
Bangunan lain dan pemindahan barang penghuni
Petugas juga mendapati empat bangunan lain di lokasi. Menurut Rizal, pihak yang memakainya tidak punya hubungan hukum dengan Pemkot Surabaya. Dua bangunan menjadi tempat tinggal, dua lainnya untuk usaha penjualan tanaman.
Para penghuni disebut berasal dari Sampang, Madura. Petugas membantu memindahkan barang mereka dan memfasilitasi pengangkutan hingga ke tujuan memakai armada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM).
Personel gabungan yang terlibat berasal dari DSDABM, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Dinas Perhubungan, PDAM, PLN, perangkat Kecamatan Gubeng, serta unsur TNI dan Polri.
Imbauan bagi warga yang menyewa lahan
Rizal meminta masyarakat berhati-hati sebelum memanfaatkan atau menyewa lahan aset Pemkot Surabaya. Warga diminta lebih dulu memastikan status kepemilikan dan legalitas penawar tanah agar terhindar dari kerugian akibat bertransaksi dengan pihak yang tidak berhak.
Menurut Pilar.ID, Rizal menyatakan pengawasan dan pengamanan aset daerah akan terus dilakukan lewat koordinasi Satpol PP dengan BPKAD, kecamatan, dan perangkat daerah terkait. Bila ditemukan pemakaian lahan yang menyalahi ketentuan, langkah awalnya imbauan dan surat peringatan agar pengguna mengosongkan lokasi dan membongkar sendiri bangunannya sebelum ditertibkan.
Sumber tidak memuat tanggapan dari eks pemegang IPT maupun para penghuni bangunan.



