Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Deni Wicaksono, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengevaluasi menyeluruh program revitalisasi pasar tradisional. Desakan itu disampaikan Senin (5/10/2026) menyusul munculnya kios kosong di sejumlah pasar rakyat, seperti dilaporkan Surya.co.id dan Tribunjatim.com.
Menurut Deni, fenomena tersebut menandakan tekanan pada ekonomi kerakyatan. Ia menilai keberhasilan revitalisasi tidak boleh diukur dari kemegahan bangunan semata.
Kios kosong di tujuh pasar
Deni menyebut gejala kios kosong mulai terlihat di sejumlah pasar Jawa Timur sepanjang 2026. Setidaknya ada tujuh pasar di lebih dari lima daerah yang menunjukkan indikasi serupa.
- Pasar Wage, Pasar Mulyosari, dan Pasar Domasan di Kabupaten Tulungagung
- Pasar Pahing dan Pasar Ngadiluwih di Kabupaten Kediri
- Pasar Wonoayu di Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo
- Pasar Purwoharjo di Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi
Ia menegaskan kondisi itu belum menggambarkan seluruh pasar tradisional di Jatim. Namun, menurutnya, hal tersebut cukup menjadi peringatan dini bahwa sebagian pusat perdagangan rakyat sedang tertekan.
Sebagai contoh, Deni merujuk data Dinas Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ngawi tahun 2026. Dari 1.196 kios dan los, 930 unit masih aktif, sedangkan 269 unit tutup atau tidak digunakan. Mayoritas unit yang tidak beroperasi berada di lantai II.
“Ini harus dilihat sebagai persoalan ekonomi rakyat, bukan sekadar persoalan bangunan pasar. Ketika kios kosong, berarti ada aktivitas ekonomi yang hilang. Ada pedagang yang kehilangan penghasilan dan ada rantai ekonomi lokal yang ikut terdampak,”
— Deni Wicaksono, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan
Persaingan dengan pasar digital
Deni menilai tantangan pasar tradisional kini berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Perilaku konsumen berubah cepat seiring berkembangnya marketplace, perdagangan lewat media sosial, siaran langsung, dan layanan pesan antar.
“Pasar tradisional sekarang bukan hanya bersaing dengan minimarket atau pusat perbelanjaan modern. Pasar juga bersaing dengan pasar digital yang ada di dalam telepon genggam masyarakat,”
— Deni Wicaksono, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan
Menurut Maklumat, ia juga menyebut gedung bagus belum tentu membuat pasar ramai bila harga sewa kios, zonasi pedagang, akses permodalan, kebersihan, parkir, promosi, dan kemampuan memakai teknologi tidak dibenahi. Ia pun menyoroti Pasar Legi Ponorogo, yang menurut penelitian Universitas Negeri Surabaya terbitan Agustus 2026 masih menghadapi persoalan sirkulasi pengunjung, beban operasional, dan zonasi.
Usulan pemetaan dan ukuran keberhasilan
Deni mendorong Pemprov Jatim memetakan kondisi pasar tradisional di 38 kabupaten/kota untuk mengetahui penyebab kios kosong. Ia juga meminta disusun basis data yang mencakup jumlah pasar, kios dan los, tingkat keterisian, pedagang aktif, tren kunjungan, omzet, serta kondisi sarana dan prasarana.
Dengan data itu, kata dia, intervensi pemerintah bisa lebih tepat sasaran. Sebagian pasar mungkin butuh perbaikan fisik, sementara yang lain lebih memerlukan insentif sewa, akses modal, promosi, pembenahan tata kelola, atau transformasi digital.
“Berapa kios yang kembali terisi? Berapa pedagang yang bertahan? Apakah jumlah pengunjung meningkat? Bagaimana perkembangan omzet pedagang? Itu yang harus menjadi ukuran,”
— Deni Wicaksono, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan
Sumber yang kami rujuk belum memuat tanggapan Pemprov Jatim atas desakan tersebut.
