Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan. Ketentuan itu ditetapkan di Surabaya pada 21 November 2026 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027, seperti dilaporkan ANTARA Jatim, detikJatim, dan Liputan6.
Menurut Khofifah, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 ditetapkan lewat mekanisme tersendiri. Bila UMK sudah ditetapkan, upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota tersebut adalah UMK.
Isi keputusan gubernur dan besaran kenaikan
Penetapan tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang UMP Jawa Timur Tahun 2027. Nilai Rp2.730.000 naik Rp283.119,32, atau 11,57 persen, dari UMP 2026 sebesar Rp2.446.880,68.
“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00”
— Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur
Khofifah menyampaikan hal itu pada Minggu (22/11/2026). Menurutnya, kebijakan pengupahan 2027 disusun dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja, perkembangan ekonomi, dan keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur.
Dasar penghitungan: inflasi, pertumbuhan, dan KHL
Indikator yang dipakai antara lain inflasi 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 5,82 persen. Kenaikan UMP 11,57 persen berada di atas angka inflasi.
Pertimbangan lain adalah estimasi kebutuhan hidup layak (KHL) 2026 tingkat provinsi sebesar Rp3.742.675 per bulan. Rasio UMP terhadap KHL naik menjadi 72,94 persen, dari 65,38 persen pada 2026.
Sebagai pembanding antarprovinsi, UMP Jatim berada pada kisaran yang berdekatan dengan DI Yogyakarta (Rp2.725.000) dan lebih tinggi dari Jawa Tengah (Rp2.655.454). Rasio UMP terhadap KHL Jatim juga lebih tinggi dari Jawa Barat (70,62 persen) dan Jawa Tengah (71 persen). Khofifah menilai perbandingan upah tidak cukup dilihat dari nominalnya saja.
Baca jugaFSPMI Surabaya Tuntut UMK 2027 Rp6.035.680, UMP dan UMK Jatim Diproyeksi Naik 6–9 Persen
UMK 2027 dan kaitannya dengan UMP
Menurut Khofifah, ada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang berbeda-beda. Karena itu, UMK 2027 ditetapkan lewat mekanisme tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan, dengan melihat keadaan tiap daerah.
Ketiga sumber yang dirujuk tidak menyebut Kota Surabaya secara khusus dan tidak memuat besaran UMK Surabaya 2027. Sumber tersebut juga tidak menyebut jadwal penetapan UMK.
Khofifah juga menyebut daya beli tidak hanya ditentukan kenaikan upah nominal. Menurutnya, stabilitas harga kebutuhan pokok, keterjangkauan transportasi, dan akses kebutuhan dasar ikut berpengaruh. Pemprov Jatim disebut terus mendorong pengendalian inflasi.
Imbauan untuk pengusaha
Gubernur meminta pengusaha menyiapkan penyesuaian sistem pengupahan sebelum ketentuan baru berlaku. Ia juga mengajak perusahaan membuka komunikasi dengan pekerja agar hubungan industrial tetap kondusif.
“Saya minta pengusaha menyiapkan penyesuaian penggajian sebelum ketentuan ini berlaku dan menjelaskan pelaksanaannya kepada pekerja. Dengan komunikasi yang terbuka, pekerja mendapat kepastian atas upahnya dan hubungan industrial tetap terjaga,”
— Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur
Khofifah berharap kenaikan upah dapat mendorong konsumsi dan memutar roda ekonomi daerah. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa produktivitas, kemampuan perusahaan, dan penciptaan lapangan kerja juga harus dijaga.



