Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjelaskan duduk perkara seorang warga Manyar yang dinilai membutuhkan bantuan, tetapi tidak menerima bantuan sosial (bansos) karena data kendaraan mencatat sebuah Toyota Alphard atas namanya. Menurut Surya.co.id, warga itu mengaku bekerja sebagai sopir, dan Pemkot membuka mekanisme sanggah untuk warga yang keberatan dengan data sosial ekonominya.

Temuan ini muncul dalam pemutakhiran data program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Sebelumnya, detik.com melaporkan kasus tersebut dengan mengutip laman resmi surabaya.go.id.

Apa yang terjadi pada warga Manyar

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya Eddy Christijanto menyatakan ada warga di kawasan Manyar yang tidak menerima bantuan karena, menurut catatan, ia dianggap mampu. Padahal dari kondisi rumah dan keadaan sosial ekonominya, warga itu terlihat membutuhkan bantuan.

“Karena kemarin kita temukan di Manyar, mohon maaf orangnya dari segi struktur rumahnya, kondisi sosial ekonominya memang sangat perlu bantuan. Tapi di situ mereka mempunyai mobil.”

— Eddy Christijanto, Kepala Diskominfo Kota Surabaya

Surya mencatat, pengecekan lanjutan menunjukkan kendaraan atas nama warga itu adalah Toyota Alphard. Catatan tersebut kemudian memengaruhi penilaiannya dalam data bansos.

Temuan ini berawal ketika Pemkot mencocokkan kondisi sosial ekonomi warga dengan data administrasi kendaraan. Hasil pencocokan itu menunjukkan dua gambaran yang saling bertentangan: keadaan di lapangan menandakan kebutuhan, sedangkan catatan kendaraan menandakan kecukupan.

Fakta di balik data kendaraan

Pemkot lalu menelusuri data itu lewat Samsat. Menurut detik.com, hasilnya, mobil tersebut ternyata bukan kepunyaan si warga. Ia pernah berprofesi sebagai pengemudi, dan karena itu STNK kendaraan tersebut dibuat atas namanya.

“Ternyata dia mempunyai mobil Alphard. Tapi setelah ditanya dia driver, STNK (pemilik mobil) diatasnamakan dia.”

— Eddy Christijanto, Kepala Diskominfo Kota Surabaya

Laporan Surya menyebut warga tersebut mengaku bekerja sebagai sopir dan namanya dipakai pada STNK untuk menghindari pajak progresif. Dalam keterangan yang dikutip detik.com, Eddy menyebut hal itu sebagai salah satu penyebabnya. Sumber-sumber tersebut tidak merinci siapa pemilik sebenarnya kendaraan itu.

Baca jugaPemulung Lansia di Kedungdoro Surabaya Tiga Tahun Tak Dapat Bansos, Tercatat Desil 7 lalu Dikoreksi ke Desil 1

Urutan temuan hingga penjelasan

Berdasarkan dua laporan tersebut, rangkaian temuannya sebagai berikut.

  1. Pemkot mencocokkan kondisi sosial ekonomi warga dengan data administrasi kendaraan.
  2. Warga di Manyar terlihat membutuhkan bantuan, tetapi namanya tercatat sebagai pemilik mobil.
  3. Pengecekan lanjutan menunjukkan kendaraan itu Toyota Alphard.
  4. Penelusuran lewat Samsat menunjukkan mobil itu bukan milik si warga.
  5. Warga menjelaskan ia bekerja sebagai sopir dan STNK diatasnamakan dirinya.

Mengapa data kendaraan memengaruhi desil

Eddy menjelaskan, peringkat penerima bansos tidak ditentukan hanya oleh keadaan rumah atau ekonomi warga yang terlihat di lapangan. Data administrasi lain yang ikut dicocokkan, salah satunya kepemilikan kendaraan, dapat menggeser desil, yakni penggolongan kondisi ekonomi warga.

Surya menilai kasus ini memperlihatkan bahwa urusan administrasi yang tampak sepele bisa menentukan apakah seseorang memperoleh perlindungan sosial. Menurut Pemkot, data perlu dibenahi agar bantuan tak meleset dari sasaran dan warga yang berhak tidak kehilangan bantuan hanya karena catatan yang tak mencerminkan kenyataan.

Surya juga mencatat bahwa jumlah data yang dihimpun sangat besar, sehingga akurasi informasi menjadi faktor penting dalam menentukan siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan.

Karena itu, Eddy mengimbau masyarakat tertib administrasi agar pendataan dan penentuan penerima bantuan lebih objektif.

“Karena sekali lagi ketika Perlinsos Digital itu nanti diterapkan dan datanya betul-betul objektif, orang sudah tidak tidak bisa menyalahkan siapa-siapa lagi.”

— Eddy Christijanto, Kepala Diskominfo Kota Surabaya

Mekanisme sanggah bagi warga

Hal baru yang dilaporkan Surya: Pemkot Surabaya membuka jalur sanggah bagi warga yang menilai data sosial ekonominya keliru. Sumber yang kami terima tidak memerinci tata cara, tempat, maupun batas waktu pengajuannya, sehingga hal itu perlu dikonfirmasi langsung kepada Pemkot.

Sumber juga tidak menyebut apakah warga di Manyar itu sudah menerima bansos setelah data kendaraannya diluruskan.

Sekilas program Perlinsos Digital

Perlinsos Digital kini mencakup 1.004.298 kepala keluarga (KK) di Surabaya. Menurut kedua laporan, Pemkot memperketat pemutakhiran dan verifikasi supaya isi data sejalan dengan keadaan warga.

Menurut detik.com, program ini melibatkan 14 ribu agen dari beragam unsur: kepala dinas, camat, lurah, ASN pendamping, ketua RT/RW, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut inisiatif Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).

Pendataan berlangsung sejak 18 Juni hingga 18 Juli 2026. Dari seluruh warga yang didata, sekitar 219.000 tidak ditemukan dan 26.000 tercatat telah meninggal dunia, menurut detik.com.

Baca jugaPemkot Surabaya Catat Perlinsos Digital Jangkau 1.004.298 KK, Verifikasi Data Penerima Bansos Diperkuat

Apa selanjutnya bagi warga

Pemkot meminta warga tertib administrasi. Eddy menyebut tertib administrasi sebagai awal dari bantuan sosial yang tepat sasaran. Bagi warga yang menilai data sosial ekonominya keliru, Surya melaporkan adanya mekanisme sanggah dari Pemkot.

Pemkot juga masih melanjutkan pemutakhiran dan verifikasi data Perlinsos Digital. Informasi lebih rinci tentang koreksi data kendaraan maupun nasib bansos warga Manyar tersebut belum tersedia dalam sumber.