Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mengusulkan seragam dinas petugas Satpol PP, BPBD, Damkar, dan Dishub dianggarkan di APBD 2027, karena sebagian masih membeli sendiri.
Pemkot Surabaya memperketat pengawasan diskotek dan klub malam. Plt Kepala Satpol PP Irna Pawanti, Selasa, menyebut pengelola yang melanggar ketentuan akan ditindak lewat tipiring.
Pemkot Surabaya mempercepat normalisasi Sungai Kalianak lewat pembongkaran bangunan tahap IV di Krembangan dan Asemrowo sepanjang sekitar 790 meter, ditargetkan selesai akhir November 2026.
Satpol PP Surabaya menyegel 246 kamar rusun di Tanah Merah karena sewa tak dibayar atau unit berpindah tangan, dan memastikan kos lima lantai di Kandangan akan dibongkar.
Pemkot Surabaya dan DPU SDA Jatim membongkar lima bangunan di sempadan Saluran Jeblokan II, Pacar Kembang, Tambaksari, Rabu (28/10/2026). Lahan akan diaspal untuk mengurai macet di TL Tambang Boyo.
Satpol PP Surabaya menyegel 23 kios di Jalan Tambak Mayor–Tanjungsari karena tak punya PBG dan IMB serta berpotensi memicu kemacetan. Pedagang diarahkan ke empat pasar buah berizin.
Pemkot Surabaya menertibkan 35 bangunan PKL di Jalan Embong Blimbing, Genteng, Kamis (29/10), untuk normalisasi saluran dan pemasangan U-ditch. Pedagang ditawari relokasi.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menargetkan rumah pompa dan infrastruktur pengendali banjir rampung pertengahan November 2026. Progres kini 90 persen, dikejar sebelum curah hujan meningkat pada Desember.
Pejabat Kemendagri Bachril Bakri mengapresiasi pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI di Taman Suroboyo, Kenjeran, Surabaya, Kamis (29/10/2026). Pemkot menggerakkan warga setiap Selasa dan Jumat.
Kantor Imigrasi Juanda menyeragamkan nama titik layanan keimigrasian menjadi Beranda Imigrasi, termasuk di Surabaya. Lokasi dan mekanisme layanan paspor disebut tidak berubah.
Sebanyak 115 bangunan liar milik PKL di atas saluran air Jalan Kalijudan, Surabaya, dibongkar sejak Jumat (23/10/2026). Pedagang diminta pindah ke Pasar dan Kuliner Kalijudan.
UU Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga mengatur hak upah, THR, dan jaminan sosial ART. Penjelasan ini mengemuka setelah 10 calon ART diduga disekap di Kedung Anyar, Surabaya.
Pemkot Surabaya lewat program Bunda Jelita memungkinkan orang tua mengurus akta kelahiran, KK, dan KIA anak di fasilitas kesehatan rekanan Disdukcapil. Saat ini ada 265 faskes yang terlibat.
Komisi B DPRD Surabaya membahas RAPBD 2027 bersama Bapenda dan menekankan target pendapatan realistis berbasis data historis, serta optimalisasi pajak reklame dan penertiban objek pajak baru.
Warga Jalan Kandangan Jaya, Benowo, Surabaya, melaporkan dinding retak dan lantai teras turun yang diduga terkait pembangunan tiga kos bertingkat milik satu pemilik. Pemkot telah menempelkan stiker pelanggaran.
PT RPH Surabaya Perseroda menawarkan RPHU Lakarsantri, berkapasitas hingga 5.000 ekor unggas per hari dan bersertifikat halal, bagi pelaku usaha RPU Bratang Gede yang disegel Pemkot Surabaya.
Pemkot Surabaya lewat Disdukcapil menegaskan layanan pindah KK dan adminduk lain gratis. Penegasan ini meluruskan informasi di media sosial soal dugaan biaya.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Akmarawita Kadir mendesak sinkronisasi data kesejahteraan hingga tingkat RT, setelah warga berpenghasilan di bawah UMK mengaku masuk Desil 6 ke atas. Berikut penjelasannya.
Mendagri Tito Karnavian menyatakan BPHTB dan biaya persetujuan bangunan (eks IMB) digratiskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam Program 3 Juta Rumah, Senin (26/10/2026).
Satpol PP bersama BPKAD Surabaya menertibkan bangunan di lahan aset Pemkot seluas 7.668 meter persegi di Jalan Barata Jaya XII Nomor 7 karena retribusi tak dibayar lebih dari 10 tahun.