Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menegaskan bantuan lokal Pemkot, dari bansos hingga beasiswa, bertumpu pada data faktual warga, bukan desil, Jumat (16/10/2026).
Warga Pakal dan sekitarnya di Surabaya Barat mengadukan banjir, saluran air, dan terbatasnya SMA/SMK negeri kepada Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri saat reses.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi'i meminta Pemkot memperkuat sistem perawatan sekolah dan transparan soal prioritas perbaikan, setelah siswa SDN Semolowaru IV belajar lesehan.
Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno mendukung relokasi PKL ke SWK baru di Kalijudan, Mulyorejo, dan meminta Pemkot memastikan SWK ramai serta bebas pungli.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya Muhaimin menggelar reses di RW 04 Sidosermo, Wonocolo. Warga menyampaikan PTSL, lapangan, dan gorong-gorong yang belum terealisasi.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah mendukung perluasan Bopda ke sekitar 117 pondok pesantren di Surabaya, tetapi meminta kepastian regulasi dan akuntabilitas sebelum dana disalurkan.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko berjanji mengawal usulan u-ditch dan rutilahu saat reses di Kelurahan Lontar, Sambikerep, Kamis (8/10/2026).
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko membagikan tong komposter ke RW binaan di Dapil 5 untuk mendorong ketahanan pangan berbasis lingkungan, mengadaptasi Kampung Malaka Jaya.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mendatangi PLN setelah warga Warugunung pelanggan 450 VA mengeluhkan denda listrik sekitar Rp1,2 juta saat reses, Senin.
Ketua Hiperhu Surabaya George Handiwiyanto, Selasa (6/10/2026), mengkritik moratorium izin RHU baru dan penyegelan tempat hiburan. Di sisi lain, DPRD menggagas Raperda pengendalian minuman beralkohol.
Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mendatangi rumah keluarga Ibu Tomo di Pakal usai reses 1 Oktober 2026. Rumahnya penuh sampah; ia dibawa ke Liponsos dan rumahnya masuk Dandan Omah.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menggagas raperda untuk membatasi dan mengendalikan miras, seiring dukungan dewan atas moratorium izin RHU baru yang dijalankan Wali Kota Eri Cahyadi.
Wali Kota Eri Cahyadi menyebut anggaran pendidikan Surabaya dalam RAPBD 2027 dialokasikan 22 persen, naik dari 20 persen pada 2026, sebagai komitmen peningkatan SDM.
Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan RAPBD Surabaya 2027 sekitar Rp12,82 triliun di DPRD, Senin (28/9/2026). Penanganan rumah tidak layak huni diperkirakan butuh sekitar Rp600 miliar.
Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan warga ber-KTP Surabaya yang tinggal di luar kota tak lagi diprioritaskan menerima bantuan Pemkot. Pendataan diperketat lewat verifikasi lapangan dan teknologi.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni mendorong audit fisik bangunan dan pagar mal diperketat, Senin (28/9/2026), seiring rencana Pemkot memasang sensor pemantau Sesar Surabaya dan Sesar Waru bersama BMKG dan ITS.
Komisi B DPRD Surabaya mendesak Pemkot mengevaluasi izin Valhalla Spectaclub di Tegalsari setelah lima karyawannya diamankan polisi terkait dugaan peredaran ekstasi, dilaporkan Beritajatim.
Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menyatakan sepakat dengan Pemkot Surabaya menyisir ulang data penerima bansos tanpa berpatokan pada desil kemiskinan, Rabu (23/9/2026), lewat verifikasi forum RT yang melibatkan minimal 75 persen warga.